Laporan DPR: Pengawasan 2025 Fokus pada "Pagar Laut" hingga Masalah Perundungan

INDONESIANMIND.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerbitkan Laporan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Tahun 2025, yang menyoroti berbagai isu strategis nasional. Laporan tersebut menyoroti beragam tema, mulai dari kebijakan keamanan maritim dan ketahanan pangan hingga penanganan masalah sosial seperti perundungan (bullying). Hal ini menunjukkan spektrum pengawasan legislatif yang luas sepanjang tahun lalu.

Laporan yang dirilis Sekretariat Jenderal DPR pada Rabu (7/1) ini menggarisbawahi sejumlah fokus utama. Salah satunya adalah implementasi dan efektivitas program “Pagar Laut” yang bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, isu penyediaan hak anak dan penanggulangan perundungan juga mendapat perhatian khusus, yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat. “Laporan ini menjadi instrumen penting untuk menghasilkan kinerja pemerintah dan respon terhadap berbagai persoalan bangsa,” demikian disampaikan dalam rilis resmi DPR.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menekankan bahwa temuan dan rekomendasi dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah. “Fungsi pengawasan DPR tidak berhenti pada pelaporan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi catatan akhir tahun, tetapi juga pijakan untuk peningkatan pengawasan yang lebih efektif dan berdampak pada tahun-tahun mendatang.

Sumber: www.antaranews.com - peran pengawasan dpr 2025 soroti pagar laut hingga perundungan