 |
| Diskusi yang diintimidasi oleh gerombolan anarkis |
INDONESIANMIND.COM | Yogyakarta – Ruang dialog akademis di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang seharusnya menjadi contoh demokrasi kampus berubah menjadi arena kekacauan dan aksi premanisme oleh sekelompok mahasiswa. Diskusi publik bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko pada Senin (15/6/2026) malam di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM berakhir ricuh akibat ulah tidak terpuji para mahasiswa.
Alih-alih menyampaikan kritik secara intelektual dan tertib, sekelompok mahasiswa memilih cara kasar dan anarkis. Mereka merangsek naik ke panggung, mengganggu jalannya acara, hingga melakukan pelemparan gelas berisi air mineral ke arah narasumber. Suasana yang semula kondusif langsung memanas, memaksa forum diskusi yang direncanakan sebagai ruang bertukar pikiran berhenti secara paksa. Kericuhan tidak berhenti di dalam gedung. Di luar lokasi, rombongan pejabat dihadang massa, jalan diblokade, hingga memaksa Wamentan Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid turun dari kendaraan dan duduk lesehan di aspal demi meredam amarah massa. Tindakan ini bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga memperlihatkan sikap intoleran dan tidak siap berdialog dari sebagian mahasiswa.
Sudaryono sendiri menegaskan bahwa pemerintah datang dengan niat baik untuk berdialog terbuka. “Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” ujarnya. Namun, kelompok mahasiswa justru menolak dialog dan memilih konfrontasi fisik, provokasi, serta aksi kekerasan simbolik.
Aksi ini semakin menegaskan adanya dekadensi aktivisme mahasiswa di UGM. Alih-alih menjadi agen perubahan yang cerdas dan beradab, segelintir oknum mahasiswa menunjukkan perilaku destruktif, mudah terprovokasi, dan cenderung anarkis. Naik panggung paksa, melempar barang, memblokade kendaraan, hingga memaksa pejabat negara berdialog di tengah jalan bukanlah ekspresi kebebasan akademik, melainkan tindakan premanisme kampus yang memalukan.
Citra UGM sebagai universitas tertua dan terkemuka di Indonesia tercoreng akibat ulah ini. Masyarakat luas kini mempertanyakan: Apakah UGM masih mampu menjaga marwah akademik, atau sudah dikuasai oleh kelompok radikal yang lebih suka chaos daripada solusi?
Pemerintah telah menunjukkan sikap dewasa dengan tetap bertahan dan bersedia berdialog meski dihadapi provokasi. Sementara itu, sebagian mahasiswa justru memperlihatkan ketidakdewasaan berpolitik dan sikap anti-dialog. Sudah saatnya pihak kampus mengambil sikap tegas terhadap aksi-aksi anarkis yang merusak citra almamater dan merusak ruang demokrasi itu sendiri.
UGM seharusnya melahirkan pemimpin bangsa yang beretika, bukan perusuh berbalut spanduk. Masyarakat berharap aksi tidak beradab seperti ini tidak terulang dan mahasiswa kembali ke jalur kritik yang elegan, konstruktif, dan intelektual.
Alih-alih menyampaikan kritik secara intelektual dan tertib, sekelompok mahasiswa memilih cara kasar dan anarkis. Mereka merangsek naik ke panggung, mengganggu jalannya acara, hingga melakukan pelemparan gelas berisi air mineral ke arah narasumber. Suasana yang semula kondusif langsung memanas, memaksa forum diskusi yang direncanakan sebagai ruang bertukar pikiran berhenti secara paksa. Kericuhan tidak berhenti di dalam gedung. Di luar lokasi, rombongan pejabat dihadang massa, jalan diblokade, hingga memaksa Wamentan Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid turun dari kendaraan dan duduk lesehan di aspal demi meredam amarah massa. Tindakan ini bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga memperlihatkan sikap intoleran dan tidak siap berdialog dari sebagian mahasiswa.
Sudaryono sendiri menegaskan bahwa pemerintah datang dengan niat baik untuk berdialog terbuka. “Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” ujarnya. Namun, kelompok mahasiswa justru menolak dialog dan memilih konfrontasi fisik, provokasi, serta aksi kekerasan simbolik.
Aksi ini semakin menegaskan adanya dekadensi aktivisme mahasiswa di UGM. Alih-alih menjadi agen perubahan yang cerdas dan beradab, segelintir oknum mahasiswa menunjukkan perilaku destruktif, mudah terprovokasi, dan cenderung anarkis. Naik panggung paksa, melempar barang, memblokade kendaraan, hingga memaksa pejabat negara berdialog di tengah jalan bukanlah ekspresi kebebasan akademik, melainkan tindakan premanisme kampus yang memalukan.
Citra UGM sebagai universitas tertua dan terkemuka di Indonesia tercoreng akibat ulah ini. Masyarakat luas kini mempertanyakan: Apakah UGM masih mampu menjaga marwah akademik, atau sudah dikuasai oleh kelompok radikal yang lebih suka chaos daripada solusi?
Pemerintah telah menunjukkan sikap dewasa dengan tetap bertahan dan bersedia berdialog meski dihadapi provokasi. Sementara itu, sebagian mahasiswa justru memperlihatkan ketidakdewasaan berpolitik dan sikap anti-dialog. Sudah saatnya pihak kampus mengambil sikap tegas terhadap aksi-aksi anarkis yang merusak citra almamater dan merusak ruang demokrasi itu sendiri.
UGM seharusnya melahirkan pemimpin bangsa yang beretika, bukan perusuh berbalut spanduk. Masyarakat berharap aksi tidak beradab seperti ini tidak terulang dan mahasiswa kembali ke jalur kritik yang elegan, konstruktif, dan intelektual.
Komentar0