 |
| (Suryansah, Ketua Umum PW KAMMI Banten 2025-2027) |
INDONESIANMIND.COM | Kota Serang (01/04/2026) – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Banten memberikan sorotan tajam atas langkah Gubernur Banten, Andra Soni yang baru saja melantik ratusan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pelantikan ini didesak agar tidak sekadar berhenti pada urusan administratif dan seremonial semata, melainkan harus menjadi titik awal pembenahan konkret atas berbagai persoalan akut di Banten.
PW KAMMI Banten mengingatkan bahwa kondisi provinsi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai persoalan strategis dan pekerjaan rumah besar mendesak untuk segera diselesaikan, mulai dari masalah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, ketimpangan pembangunan, lemahnya pelayanan publik, hingga tata kelola birokrasi yang belum optimal.
Ketua Umum PW KAMMI Banten, Suryansah, menegaskan bahwa pelantikan pejabat ini wajib dimaknai sebagai momentum perubahan, bukan sebatas rotasi kekuasaan di dalam tubuh birokrasi.
“Kami mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan ajang bagi-bagi jabatan atau sekadar formalitas administratif. Ini adalah amanah besar. Rakyat Banten menunggu perubahan nyata. Jika pejabat yang dilantik tidak mampu menghadirkan solusi konkret, maka pelantikan ini hanya akan menjadi catatan kegagalan baru dalam sejarah birokrasi Banten. Kami tidak akan diam, KAMMI akan berdiri di garis depan untuk memastikan setiap pejabat bekerja untuk rakyat, bukan kepentingan elit tertentu,” tegas Suryansah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten, Yahya 'Ayyasy, memberikan peringatan keras terkait potensi mandeknya kinerja birokrasi pasca-pelantikan. Ia menuntut agar para pejabat baru langsung bekerja menggunakan pendekatan yang terukur.
“Pelantikan ini jangan sampai hanya menjadi rutinitas birokrasi tanpa arah. Banten memiliki PR besar seperti kemiskinan struktural dan pelayanan publik yang lamban. Kami tidak ingin melihat pejabat baru sibuk beradaptasi terlalu lama tanpa hasil. Segera susun rencana kerja yang konkret, berbasis data, dan langsung eksekusi. Waktu rakyat sudah terlalu banyak terbuang oleh birokrasi yang lamban,” kritik Yahya.
Lebih lanjut, Yahya memperingatkan bahwa kegagalan Pemerintah Provinsi dalam merespons kompleksitas masalah daerah akan berdampak fatal terhadap kepercayaan publik.
“Jika pejabat yang dilantik justru meremehkan persoalan di Banten, maka mereka sedang menyiapkan krisis yang lebih besar. Kami tidak akan segan untuk mengkritik secara terbuka jika tidak ada progres nyata dalam waktu dekat,” tambahnya.
Sebagai penegasan sikap atas kondisi ini, PW KAMMI Banten merumuskan empat tuntutan utama:
1. Pelantikan harus menjadi pijakan awal reformasi birokrasi yang nyata.
2. Seluruh pejabat baru wajib bekerja cepat, tepat, dan terukur.
3. Fokus utama kebijakan harus berpusat pada penyelesaian masalah rakyat, bukan sekadar urusan administrasi.
4. KAMMI berkomitmen untuk terus mengawal, mengawasi, dan mengkritisi kinerja pemerintah daerah.
Melalui pernyataan ini, PW KAMMI Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan dan bersama-sama mengawasi jalannya roda pemerintahan. Banten dinilai tidak lagi membutuhkan pejabat yang sekadar duduk di kursi kekuasaan, melainkan pemimpin yang mau bergerak dan memberikan solusi atas penderitaan rakyat.
0 Komentar