INDONESIANMIND.COM | Jakarta — Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan publik. Gagasan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan, seiring munculnya diskursus mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pilkada.
Sebagian masyarakat menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif untuk menekan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Mekanisme ini juga dinilai berpotensi mengurangi konflik horizontal yang kerap terjadi selama proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dianggap memiliki legitimasi politik untuk menentukan kepala daerah.
Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyampaikan keberatan terhadap wacana tersebut. Mereka menilai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung berpotensi mengurangi hak politik warga negara dalam menentukan pemimpinnya. Pilkada langsung dipandang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang memberi ruang partisipasi publik secara langsung dalam proses demokrasi lokal.
Kekhawatiran lain yang mengemuka adalah potensi meningkatnya praktik politik transaksional apabila pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada DPRD. Mekanisme tersebut dinilai rawan dipengaruhi kepentingan elite politik dan dikhawatirkan dapat menjauhkan kepala daerah dari akuntabilitas kepada masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi anggaran. Pertimbangan terhadap kualitas demokrasi, partisipasi publik, serta legitimasi kepemimpinan daerah dinilai harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap wacana perubahan kebijakan.
Perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa wacana pilkada melalui DPRD masih menjadi isu sensitif yang menyentuh prinsip dasar demokrasi. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mempertimbangkan aspirasi publik secara luas sebelum mengambil keputusan terkait arah sistem pemilihan kepala daerah ke depan.
Sumber:
RRI — Perbedaan Pandangan Publik Soal Wacana Pilkada Melalui DPRD
0 Komentar